Purnatugas Prof. Warsito, Fisipol UGM Gelar Seminar “Membangun Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah”

Implementasi otonomi daerah telah menghasilkan sejumlah perubahan penting. Inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan nilai-nilai lokal adalah beberapa contoh capaian yang patut mendapat apresiasi. Di tengah sejumlah skeptisisme, capaian-capaian tersebut memunculkan optimisme akan masa depan kebijakan otonomi daerah dan munculnya gerakan serta tuntutan untuk melakukan desentralisasi.

Demikian beberapa poin penting yang didapatkan dari seminar bertema "Membangun Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah". Seminar digelar di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Senin (16/3). Acara yang diselenggarakan dalam rangka purnatugas Prof. Dr. Warsito Utomo ini menghadirkan sejumlah pembicara, Prof. Dr. Sofian Effendi, M.P.I.A., Prof. Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A., dan Prof. Dr. Susetiawan, S.U dengan bertindak selaku moderator Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

Tema seminar dipilih mengingat Prof. Dr. Warsito Utomo, seorang Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, adalah seorang ilmuwan yang konsisten menekuni subjek otonomi daerah dan kepemimpinan sebagai minat akademis utama. Berbagai kuliah yang diampu dan aneka tulisan ilmiah yang dihasilkan menunjukkan konsistensinya terhadap kajian tersebut.

Dalam seminar yang dihadiri para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, dan pengamat bidang kepemimpinan ini dibahas pula salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh penting atas berbagai capaian otonomi daerah. Faktor yang dimaksud adalah kepemimpinan. Daerah-daerah yang selama ini dianggap berhasil melakukan inovasi, misalnya Gorontalo, Jembrana, Blitar, dan Solok, adalah daerah-daerah yang memiliki tipikal kepemimpinan transformatif-inovatif. Oleh karena itu, agar suatu daerah dapat melakukan perubahan atau inovasi, diperlukan kepemimpinan seperti itu.

Prof. Dr. Susetiawan, S.U. dalam makalah "Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah: Legitimasi Prosedural dan Kemampuan Menjawab Kebutuhan Masyarakat" mengemukakan isu lain yang tidak kalah menarik terkait dengan kepemimpinan di era otonomi daerah, yakni permasalahan representasi politik identitas. Politik identitas dapat ditunjukkan dengan representasi kelompok pendukung sebagai legitimasi. Representasi kelompok kesukuan dan kelompok kepentingan berbasis bisnis serta keagamaan sangat terasa dalam memberi legitimasi seseorang untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. (Humas UGM)