Capres dan Cawapres Diimbau Tidak Lagi Menganut Sistem Ekonomi Neoliberal

Pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia tidak pernah diikuti oleh perubahan tim ekonomi. Tim masih saja menganut sistem ekonomi neoliberal. Kebijakan yang ditempuh pun selalu condong pada Konsensus Washington, yaitu penerapan deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan penghapusan subsidi. Akibatnya, banyak intervensi pihak asing dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang bersifat antidomestik. Untuk mengatasi kondisi ini, Tim “Indonesia Bangkit” yang beranggotakan pakar-pakar ekonomi dari beberapa perguruan tinggi mendesak para capres dan cawapres. Mereka didesak untuk kembali ke ekonomi konstitusi atau ekonomi kerakyatan sebagai langkah baru dalam kebijakan ekonomi nasional ketika terpilih dalam pemilu 2009 nanti.

Gagasan ini mengemuka dalam seminar nasional yang mengusung tema “Indonesia Perlu Jalan Ekonomi Baru”. Seminar diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM, Tim Indonesia Bangkit, dan Lembaga Pers Mahasiswa Equilibrium Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Senin (2/3). Acara yang berlangsung di University Club (UC) UGM ini menghadirkan pembicara Drs. Revrisond Baswir, M.B.A. (ekonom UGM), Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. (staf ahli PSEK UGM), Dr. Iman Sugema (ekonom IPB), dan Dr. Hendri Saparni (Direktur Econit). Dalam kesempatan tersebut, Drs. Revrisond Baswir, M.B.A. yang akrab dipanggil Bung Sony mengemukakan dinamika ekonomi politik Indonesia sejak dulu didominasi oleh ekonomi politik internasional. Banyak intervensi pihak asing dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya aset-aset negara yang dikuasai oleh asing. Demikian halnya dengan ketergantungan yang sangat pada kekuatan modal asing serta lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral, seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Diterapkannya ekonomi kerakyatan diharapkan dapat serta merta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan roda perekonomian. “Tujuan utama dari sistem ekonomi kerakyatan adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi politik yang demokratis dan berkeadilan,” kata Sony. Meskipun demikian, agar ekonomi kerakyatan tidak berhenti di tingkat wacana, ia mengajukan beberapa agenda konkret yang harus segera dilaksanakan. Agenda-agenda yang dimaksud adalah penghapusan sebagian utang luar negeri, penghapusan dana nonbujeter, penciptaan lingkungan berusaha yang kondusif, peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara dari pusat ke daerah, pemenuhan dan perlindungan hak dasar pekerja, serta pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian pada petani penggarap.

Sementara itu, Ichsannudin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. menilai pemerintah selama ini tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kehidupan yang menopang masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi akibat adanya tekanan-tekanan dari pihak internasional. “Kita negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi sungguh ironis, sebagai produsen utama komoditas sumber daya alam justru tidak berdaya dalam mengontrol harga,” imbuhnya.

Hal senada dituturkan oleh ekonom IPB, Dr. Imam Sugema. Kebijakan pemerintah yang bersifat neoliberalis menjadikan beban utang Indonesia bertambah berat. Salah satunya kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diterapkan bersifat antidomestik karena pengelolaannya justru diserahkan pada pihak asing. “Kebijakan ini terlihat pada kontrak kerja bagi perusahaan asing. Salah satunya dilepasnya ladang migas Cepu ke Exxon yang justru semakin memerosotkan derajat kebangsaan ekonomi negara,” ujarnya.

Direktur Econit, Dr. Hendri Saparni, mengakui kebijakan antidomestik sudah berlangsung sejak lama. Namun, kebijakan tersebut diteruskan di setiap pergantian pemerintahan sehingga kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat terus meningkat. “Terkait dengan kebijakan pemerintah yang antidomestik, masih ada jalan lain yang bisa membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik, jalan ekonomi baru dengan mengubah paradigma ekonomi yang neoliberal menuju ekonomi kerakyatan,” kata Hendri. (Humas UGM/Ika)