Meminimalisasi Golput Mahasiswa, HMP-BEM KM UGM dan KPUD Sleman Bentuk Pos Pelayanan Mutasi

Kekhawatiran 87.500 mahasiswa UGM asal luar Provinsi DIY karena tidak bisa memilih dalam pemilu April mendatang terjawab sudah. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) UGM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman bersepakat membentuk "Pos Pelayanan Mutasi Pemilih" di kampus UGM. Pos yang dibuka pada 4-25 Maret 2009 ini akan melayani mereka agar dapat melakukan proses pemilihan di wilayah Sleman.

Menurut Ketua Umum HMP UGM, Syafarudin, dibentuknya pos pelayanan ini terutama untuk mempermudah 29.250 mahasiswa UGM yang akan mengurus mutasi pemilih secara kolektif. Di samping itu, pos juga akan membantu tugas pelayanan KPUD Sleman secara efektif, menjamin, dan melindungi hak pilih warga negara dalam pemilu.

"Mudah-mudahan upaya ini akan mengurangi golput karena alasan teknis dan administrasi. Pos Pelayanan Mutasi Pemilih di kampus UGM ini yang pertama di Provinsi DIY dan di Indonesia. Harapannya bisa menjadi model dan direplikasi ke kampus-kampus lain," kata Syafarudin di Ruang Fortakgama, Kamis (5/3).

Disebutkannya bahwa jumlah mahasiswa UGM berkisar 45.000 orang, terdiri atas 35.000 mahasiswa D3-S1 dan 10.000 mahasiswa S2-S3. Dari jumlah tersebut, hampir 65% (29.250 mahasiswa) berasal dari luar Provinsi DIY. "Bila pos layanan ini berjalan efektif dan baik, tidak menutup kemungkinan program ini akan berlanjut untuk Pilpres Juli 2009 mendatang. Ini sekaligus masukan bagi KPU untuk menghidupkan kembali TPS khusus atau TPS keliling bagi pemilih di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan kampus-kampus," jelas Syafarudin.

Presiden BEM KM UGM, Qadaruddin, mengatakan pos layanan ini dibentuk karena menilai persiapan pemilu 2009 masih kurang. Kekurangan terlihat pada persiapan-persiapan teknis terkait dengan penyelenggaraan dan informasi terkini soal Pemilu. "Bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu kali ini agak sedikit fatal. Kenapa? Karena dari segi persiapan memang kurang. KPU sendiri dibentuk sangat terlambat. Hal ini pula yang terkadang sebagai alasan," ujarnya.

Qadaruddin sangat menyayangkan bila terjadi mahasiswa atau masyarakat terhambat memilih hanya karena persoalan teknis administrasi. Peluang golput semacam ini sangat besar terjadi di UGM, terutama di kalangan mahasiswa. "Pengamatan kami melalui berbagai media di fakultas selama ini menunjukkan banyak dari mereka yang tidak tahu ada kebijakan mutasi. Kalaupun tahu, mereka tidak tahu bagaimana prosedurnya," tambahnya.

Layanan Pos Mutasi Pemilih untuk mahasiswa D3 dan S1 dibuka di Sekretariat BEM KM UGM (Gelanggang Mahasiswa sayap barat) pukul 09.00-15.00, dengan kontak person Guntoro (hp 08562888654). Untuk mahasiswa S2 dan S3 akan dilayani di Sekretariat HMP UGM (Gedung Sekolah Pascasarjana, Jalan Teknika Utara) pukul 09.00-15.00, dengan kontak person Fauzan (hp 0818267384).

Sementara itu, Haswan Endar Jaya selaku anggota KPUD Sleman menyambut baik dibukanya pos ini. Pos akan membantu KPU berkaitan dengan proses pendataan calon pemilih, terutama dari kalangan mahasiswa di UGM. "Tentu saja ini bukan karena kesengajaan KPU, tapi karena sistem yang sudah berubah. Bila di tahun 2004 digunakan sistem de facto, maka di tahun 2009 ini digunakan sistim de jure, yaitu pemilih berdasar KTP. Jadi, mereka yang memiliki KTP atau KK saja yang bisa didaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT)," kata Haswan. (Humas UGM)