Tumiran: Krisis Listrik, Akibat Penuaan Pembangkit Listrik dan Kurangnya Perawatan

Yogya, KU

Pakar kelistrikan UGM, Dr. Tumiran, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem kelistrikan nasional. Hal itu perlu dilakukan terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi serta kebijakan suplai bahan bakar listrik yang telah menyebabkan krisis kelistrikan nasional. “Sebenarnya krisis listrik di Jawa bukan suplai yang tidak cukup tapi pembangkit listrik mengalami penuaan dan kurangnya perawatan,” kata Tumiran kepada wartawan di Ruang Fortakgama, Kamis (12/11), menanggapi maraknya kasus pemadaman listrik yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut Tumiran, pemerintah harus menambah saluran transmisi dan distribusi di samping terus menambah pembangkit listrik baru. Selain itu, imbuh Tumiran, ketergantungan pembangkit listrik pada bakar minyak juga berdampak biaya tinggi pembangkitan listrik. Ia menyebutkan biaya pembangkitan listrik nasional lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Biaya pembangkitan listrik di Indonesia mencapai sekitar 1.300 rupiah per Kwh, sementara Malaysia kira-kira 700 rupiah per Kwh. “Jika menggunakan gas, maka biaya akan turun. Rata-rata pemerintah hanya subsidi 200 rupiah/Kwh,” jelasnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini berpendapat sudah saatnya PLN bersama pemerintah memperbaiki struktur tarif listrik. Menurutnya, tarif listrik nasional yang berlaku sekarang ini dinilai tidak sehat. Adanya pemadaman listrik juga telah menyebabkan lumpuh ekonomi industri nasional. “Selama ini tidak sehat. Supaya industri kelistrikan nasional sehat, perlu ada perbaikan struktur tarif,” ujarnya.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik (FT) UGM ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana untuk menaikkan tarif listrik pada 2010 mendatang. Ada baiknya PLN melakukan komposisi bahan bakar mix untuk mengetahui biaya produksi campuran serendah-rendahnya. Dengan demikian, akan diketahui perlu atau tidaknya perubahan tarif listrik. “Di sini jangan menyalahkan PLN, tapi kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan suplai bahan bakar,” imbuhnya.

Sehubungan dengan program listrik 10 ribu megawatt tahap kedua yang akan dimulai pada 2010, sebaiknya dilakukan mulai dari daerah yang krisis listrik. Disebutkan pula oleh Tumiran bahwa lebih dari 30% masyarakat belum menikmati listrik. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan pembangunan infrastruktur listrik dengan menyediakan indutri pembuat komponen listrik. “Seharusnya dipikirkan komponen yang disuplai dari dalam negeri karena bisa tumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selama ini, semua komponen dibeli dari luar negeri,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)