Pemerintah dan DPR Dihimbau Bentuk Otonomi Khusus Daerah Perbatasan

YOGYAKARTA – Hasil Kongres Pancasila VII yang diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada menghasilkan beberapa butir rekomendasi kepada pemerintah terutama penguatan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam beberapa butir rekomendasi tersebut disampaikan tentang pentingya pembenahan masalah pendidikan dan kebudayaan pada masyarakat di daerah perbatasan sehingga negara diminta perlu lebih proaktif. “Pendidikan di kawasan perbatasan, baik sebagai lembaga maupun proses belum mampu mentransformasi nilai-nilai Pancasila di dalam memperkuat identitas keindonesiaan,” kata Prof. Dr. dr. Sutaryo, Ketua Tim Ahli Pusat Studi Pancasila saat membacakan rekomendasi, Senin (1/6), di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah, kata Sutaryo, dihimbau melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai dan proporsional dengan didukung penyusun program pendidikan di tingkat pendidikan formal,informal,non-formal. Yang tidak kalah penting, dalam mengatasi persoalan di perbatasan perlu dibentuknya lembaga atau badan khusus yang mengelola masalah pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan di wilayah perbatasan. Meski saat ini sudah ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sudah ada dibawah struktur Kementerian Dalam Negeri dan jabatan pejabat ex officio, namun dirasa tidak memadai. “Pelaksana pembangunan oleh kementrian teknis selama ini dirasakan belum memadai, sehingga  diusulkan ada suatu badan koordinasi percepatan pembangunan daerah perbatasan, langsung dibawah Presiden,” katanya.

Sutaryo menegaskan, kawasan perbatasan merupakan batas wilayah yang penting sebagai garda depan bagi negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun begitu, wilayah perbatasan juga berpotensi bisa menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa dengan negara tetangga yang berbatasan langsung baik di darat maupun di lautan Indonesia. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan kawasan perbatasan yang memposisikan kawasan perbatasan sebagai “teras depan” NKRI  harus dikelola secara optimal dan konsisten. “Salah satunya, persoalan ketidakadilan sosial khususnya di kawasan perbatasan disebabkan oleh karena penuangan makna “keadilan sosial” ke dalam hukum atau aturan perundang-undangan dan kebijakan negara masih kurang tepat,” ujarnya
Tidak cukup hanya itu, imbuhnya, pelaksanaan nilai Pancasila di daerah 3 T (Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dibidang ekonomi harus kembali kepada ekonomi yang disusun berdasar azas kekeluargaan seperti yang tercantum pada UUD 45 Pasal 33. Peningkatan kesejahteraan salah satunya melalui melalui pembentukan koperasi-koperasi yang mandiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Di kongres pancasila kali ini, kata Sutaryo, peserta kongres memandang pentingnya kawasan perbatasan mendapatkan regulasi dari DPR dan pemerintah semacam otonomi khusus sehingga kawasan tersebut secara geopolitik memiliki kedaulatan, secara ekonomi memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rektor  UGM, Pof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menilai kongres pancasila VII kali ini berhasil diselenggarakan dengan baik dan lancar dengan banyak menghimpun berbagai pemikiran terobosan untuk pemerintah.”Yang penting adalah berikutnya tindak lanjutnya dari rekomendasi tersebut,” katanya.

Rekomendasi kongres pancasila ini kata Dwikorita tidak hanya ditujukan pada pemerintah selaku pengambil kebijakan namun akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan Universitas Gadjah Mada untuk terus meningkatkan peran dari pusat studi untuk terus menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat. “PR bagi kami yang ke depan bagaimana proses pembelajaran yang akan dikembangkan ke depan dan meningkatkan peran pusat studi untuk terus  diperkuat dan diperluas jangkauan pemikirannya dalam menegakkan kedaulatan bangsa,” terangnya.
Dwikorita juga mengapresiasi peserta kongres yang secara gigih memperjuangkan nilai-nilai pancasila dalam konsep pembangunan bangsa terutama untuk daerah perbatasan. (Humas UGM/Gusti Grehenson)