YOGYAKARTA – Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhyono diakui pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Pasalnya Yudhoyono
mengutamakan pentingnya stabilitas politik dan penegakan hukum berjalan
dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Meski
demikian di bidang penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia,
subsidi BBM dan hubungan politik luar negeri dianggap belum optimal dan
bahkan mengalami stagnasi. Di era pemerintahan Presiden Joko widodo,
masyarakat berharap Presiden bisa mengatasi berbagai tantangan berat
dalam bidang ekonomi serta segera menyelesaikan kasus pelanggran HAM.
Bahkan yang terpenting memberikan dukungan pada lembaga hukum dalam
proses penegakan hukum.
Demikian yang mengemuka dalam Diskusi Buku The Yudhoyono Precidency Indonesia:Decade of Stability and Stagnation
yang berlangsung di ruang seminar timur Fisipol UGM, Kamis (11/6).
Hadir sebagai pembicara, peneliti pemerhati politik indonesia dari La
Trobe University, Australia, Dirk Tomsa, Ph.D., Ekonom UGM Dr. Rimawan
Pradipto dan pengamat komunikasi politik UGM Dr. Dodi Ambardi.
Dirk Tomsa mengatakan di masa era pemerintahan Presiden SBY,
stabilitas ekonomi berjalan dengan baik. Bahkan angka pertumbuhan
ekonomi bisa dipertahankan di atas 5 persen, “Lebih bagus dibanding
dengan beberapa negara barat,” katanya.
Namun begitu, dalam penuntasan kasus pelanggran HAM di masa lalu
belum dituntaskan. Apa yang disampaikan Dick Tomsa ini juga diamini oleh
oleh Sosiolog UGM Najib Azca, S.Sos, MA, Ph.D, yang
menjadi pemandu dalam diskui bukuitu. “Di awal pemerintahannya, SBY
pernah mengatakan ini (kasus Munir) ujian bagi sejarah, bahkan di akhir
periodenya dia membuktikan, kalau dia gagal menyelesaikan kasus munir,”
katanya.
Tomsa mengatakan Yudhoyono merupakan presiden RI pertama yang dipilih
secara langsung dan dipilih kembali pada periode keduanya. SBY dianggap
mampu mengawali pelaksanan pilkada berjalan dengan baik bahkan
kelompok militer tidak terlibat dalam politik praktis. “Meski dalam
proses pilkada di berbagai daerah masih diwarnai terjadi berbagai tindak
kecurangan,” katanya
Ekonom UGM Dr. Rimawan Pradipto, mengatakan perkonomian RI dalam
masa 10 tahun kepemimpinan SBY cenderung tumbuh stabil dan cukup tinggi
karena didukung stabilitas politik dan stabilitas penegakan hukum
berjalan dengan baik. Di masa tersebut, perekonomian RI juga diuntungkan
dengan naiknya harga barang mentah terutama batubara dan kelapa sawit.
Untuk bidang penegakan hukum, Rimawan mengatakan dukungan SBY kepada
KPK sangat tinggi sehingga KPK berhasil menuntaskan setiap kasus korupsi
yang ditanganinya. “Keberhasilan KPK tidak terlepas dari dukungan dari
pemerintah. Apakah Pak Jokowi memiliki keberanian yang sama dalam hal
pemberantasan korupsi?karena korupsi di negeri ini sudah melembaga,”
katanya.
Sementara Dodi Ambardi, mengatakan Yudhoyono merupakan salah satu
tipikal pemimpin yang mengambil keputusan dengan berusaha meminimalisir
kontroversi di masyarakat atas setiap hasil keputusannya. “Bisa
dikatakan SBY itu ‘beriman’ pada survei. Ia membuat keputusan dengan
mempertimbangkan apa yang dipikirkan publik maka dia akan merumuskan,”
katanya.
Berdasarkan hasil pengamatan Dodi dari hasil survei yang pernah
dilakukan 48 lembaga survei selama 10 tahun pemerintahan SBY menunjukkan
tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mengalami fluktuasi.
Publik sendiri, kata Dodi, sebenarya tidak memiliki informasi yang
cukup dalam menilai kinerja pemerintah namun mereka tetap puas pada
kinerja SBY jelang periode kedua pemerintahannya. “Tingkat kepuasaan
publik paling tinggi di tahun 2009, namun menurun terus hingga di akhir
periode pemerintahannya,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
No comments:
Post a Comment