Sarat Kepentingan, Pembangunan PLTN Harus Dihentikan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang diusulkan BATAN yang sarat dengan muatan kepentingan proyek dan berakibat pada resiko dampak sosial yang merugikan rakyat harus dihentikan. Pembangunan tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia.

"Sebaiknya dana yang tidak sedikit tersebut bisa dipergunakan untuk membangun pembangkit energi terbarukan di daerah terpencil", ujar Iwan Kurniawan, Ph.D, Ahli Fisika Nuklir Eksperimen Universitas Indonesia pada Seminar Dampak Sosial Teknologi Nuklir, Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, di Perpustakaan UGM, Kamis sore (25/6).

Menurut Iwan Kurniawan, pembangunan PLTN sangat mahal, berbahaya dan kotor. Hasil studi kelayakan PLTU Bangka yang dibiayai APBN menunjukkan, biaya pembangunan listrik PLTN sebesar 12 sen USD/kWh, dua kali biaya listrik PLTU Batubara 6 sen USD/kWh. Sementara biaya pembangunan PLTN Bangka diatas 6300 USD/kWh, yaitu sebesar 4 hingga 5 kali biaya pembangunan PLTU Batubara yang memakan biaya 1200 - 1500 USD/kWh.

"Nampaknya BATAN menyembunyikan laporan studi kelayakan PLTN Bangka, karena biaya listrik dan pembangunan PLTN sangat mahal", ungkapnya.

Melihat kondisi yang ada, Iwan Kurniawan berharap Indonesia mestinya  bisa bersabar dalam keinginan membangun PLTN. Baginya, Indonesia bisa mewujudkan keinginan itu ketika sudah lahir generasi PLTN yang benar-benar aman.

"Biarkan saja sekarang negara-negara maju bereksperimen. Kita menunggu sampai benar-benar lahir generasi baru PLTN yang sungguh-sungguh aman", harapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Rinaldy Dalimi mengatakan satu-satunya negara yang menempatkan energi nuklir sebagai energi baru hanyalah Indonesia, padahal nuklir bukan energi baru lagi. Ketika nuklir ditempatkan sebagai energi baru yang dalam istilah di Indonesia merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT), maka pemerintah mengalami kesulitan membuat kebijakan EBT yang harus disubsidi.
"Tidak akan mungkin menyubsidi energi yang sangat berbahaya", ujar Rinaldu, Anggota Dewa Energi Nasional (DEN).

Karena itu, istilah nuklir sebagai energi baru harus direvisi agar mudah dalam membuat kebijakan. Iapun menilai Indonesia belum saatnya membangun PLTN, masih banyak potensi lain yang bisa dibangun diluar PLTN.

Seminar yang digagas  Masyarakat Reksa Bumi (Marem) dan Sosiology Research Centre (Sorec) UGM ditutup dengan berbuka puasa bersama. Tampak Hadir pembicara lain, Prof. Dr. Heru Nugroho dan Ahli Turbin 'Marem' Lilo Sunaryo, Ph.D dan dipandu Sosiolog UGM, Arie Sujito, S.Sos., M.Si. (Humas UGM/ Agung)

Bebas Ether, UGM Kembangkan Melon Tacapa

Setelah berhasil mengembangkan melon Hikapel, melon yang memiliki ukuran dan kenampakan seperti buah apel, UGM kembali mengembangkan melon unggulnya yang memiliki ukuran lebih besar, yaitu melon Tacapa.

Berbeda dengan Hikapel, melon Tacapa memiliki ukuran yang besar dengan berat rata-rata berkisar antara  1,7 sampai dengan 3,2 kg. Melon Tacapa memiliki warna kulit hijau gelap untuk Tacapa Green Black dan Putih keperakan untuk Tacapa Silver serta warna daging buah kuning kehijauan. Melon ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu tahan terhadap jamur tepung penyebab powdery mildew dan potensial untuk dikembangkan di lahan kritis karst dalam upaya konservasi lahan.

“Melon ini dapat dibudidayakan menggunakan media tanam abu vulkanik,” tutur peneliti melon UGM, Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc, Kamis (25/6).

Ia menambahkan ketahanan melon Tacapa khususnya terhadap jamur tepung dapat meminimalisir penggunaan pestisida selama proses penanaman sehingga memperkecil kemungkinan adanya residu pestisida dalam buah melon. Biasanya, untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tidak sedikit petani melon menggunakan pestisida untuk mencegah kerusakan atau pembusukan pada tanaman. Menurut Budi penggunaan pestisida pada komoditas pertanian yang berlebihan menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan petani dan konsumen.

“Akibat mengkonsumsi produk hortikultura yang mengandung residu pestisida, maka konsumen dapat terkena gangguan kesehatan seperti kanker, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada anak, gangguan sistem saraf dan melemahkan sistem kekebalan tubuh,” papar dosen Fakultas Biologi itu.

Budi menjamin melon rakitannya ini minim residu pestisida dan bebas ethrel. Melon Tacapa tidak membutuhkan intensitas penyemprotan fungisida yang tinggi karena sudah memiliki gen ketahanan terhadap jamur tepung.

Seperti diketahui, secara alami tumbuhan menghasilkan etilen pada proses respirasi buah, daun dan jaringan lainnya di dalam tanaman, sehingga hormon ini dapat mempercepat pemasakan buah. Saat ini etilen hasil sintetis (buatan manusia) banyak yang beredar dan diperdagangkan bebas dalam bentuk larutan ethrel. Ethrel inilah yang dalam praktik sehari-hari banyak digunakan oleh petani melon untuk mempercepat proses pemasakan buah.

Melon Tacapa memiliki daya simpan yang cukup lama, yaitu 15 sampai dengan 30 hari. Proses pemasakan yang alami dan warna daging buah melon Tacapa yang menarik membuat melon ini tidak memerlukan ethrel untuk mempercepat proses pemasakan sebagaimana yang umumnya terjadi pada melon varietas lainnya. Penggunaan ethrel pada melon dapat mengurangi lamanya daya simpan dan dapat mengecewakan pembeli karena terkecoh oleh warna yang menarik tetapi buah melonnya sendiri kurang umur (kurang masak) sehingga rasanya tidak manis. (Humas UGM/Satria)

Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Daerah

YOGYAKARTA – Sekjen Kemenristek Dikti, Prof. Dr. Ainun Naim, MBA., mengatakan pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas akademik pendidikan tinggi secara merata di semua daerah. Hal itu sesuai dengan rencana kebijakan jangka menengah pemerintahan Jokowi tahun 2015-2019. “Jika dulu pemerintah masih menempatkan akses (pendidikan) sebagai prioritas. Saat ini kualitas yang dijadikan prioritas, terutama peningkatan kapasitas perguruan tinggi di daerah,” kata Ainun Naim kepada wartawan sebelum melaksanakan pertemuan dengan Dekan Sekolah Bisnis dari seluruh Indonesia dengan CEO AACSB International di ruang faculty meeting Gedung Magister Manajemen UGM, Senin (22/6). Hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya  President and CEO AACSB International Tom R Robinson, Senior Vice President and CEO Asia Pasific AACSB Internastional Eileen Peacook dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

Untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan tinggi, kata Ainun, Kemenristek Dikti telah melakukan pembenahan dan perbaikan terkait dengan kendali mutu dan sistem akreditasi. “Sesuai dengan amanat UU Dikti, kementerian harus memilki sistem model akreditasi dan sistem kualitas kontrol untuk meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Menurutnya apabila dua sistem tersebut berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi yang telah menjalan sistem pendidikan jaminan mutu tersebut akan mendapatkan pengakuan tidak hanya Badan Akreditasi namun juga dari lembaga akreditasi internasional. “Lembaga akreditasi internasional yang telah memiliki reputasi tinggi,” katanya.

Meski demikian, imbuh Ainun, pengakuan akreditasi bukanlah tujuan dari pelaksanaan pendidikan tinggi. Melainkan misi pendididkan tinggi untuk memberikan kontribusi pada pembangunan. “Inovasi, keterlibatan dan kontribusi yang diberikan perguruan tinggi harus punya peran di masyarakat,” ujarnya.

Wihana Kirana Jaya mengatakan akreditasi internasional merupakan salah satu cara dari pendidikan sekolah bisnis untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dengan pengakuan tersebut akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan institusi pendidikan, lembaga dan industri di tingkat internasional. Bahkan akan menarik minat perguruan tinggi asing untuk mengirim mahasiswanya belajar ke Indonesia.

Wihana menuturkan FEB UGM sejak tahun lalu memperoleh akreditasi internasional dari AACSB untuk kategori sekolah bisnis. Saat ini, FEB UGM merupakan sekolah bisnis pertama di indonesia yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang bermarkas di Amerika Serikat dan sudah berdiri sejak 100 tahun lalu. “Untuk memperoleh akreditasi ini butuh proses hingga 6-7 tahun,” katanya.

Tom R Robinson mengatakan ada 736 sekolah bisnis terkemuka di dunia yang tersebar di 48 negara, namun tidak lebih dari 5 persen yang terlah mendapatkan akreditasi tersebut.  Sulitnya mendapatkan akreditasi AACSB menurut Tom dikarenakan lembaga ini menerapkan proses seleksi yang ketat.
“Ada 15 standar yang harus dipenuhi, salah satunya melakukan inovasi pendidikan berkelanjutan,” katanya.

Dia mengatakan saat ini sudah ada 17 perguruan tinggi di indonesia yang mendaftarkan untuk mendapatkan proses akreditasi namun baru lima yang telah melakukkan tahapan proses untuk akreditasi. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berrybleach, Cara Baru Putihkan Gigi Dengan Bahan Alami

Pemutihan gigi atau bleaching saat ini telah menjadi tren di masyarakat. Keinginan untuk menghilangkan warna gigi yang kusam semakin banyak dilakukan untuk menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri.

Proses bleaching pada umumnya menggunakan bahan kimia seperti hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Namun, bahan-bahan kimia tersebut mempunyai efek samping yang membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan dengan tepat. Sejumlah efek samping yang acap kali muncul antara lain gusi menjadi sensitif dan mudah berdarah, terjadi gangguan pengecapan pada lidah, serta perubahan permukaan lapisan terluar gigi. “Bahkan dapat memunculkan efek karsinogenik atau pemicu kanker,” kata Dyah Anindya Widyasrini, mahasiswi FKG UGM, Rabu (17/6) di kampus setempat.

Melihat kondisi tersebut Dyah bersama dengan tiga rekannya dari FKG yakni Dimar Pangestika Sari, Onni Fitriani Solikhah, dan Enggardini Rachma Hakim berupaya mengembangkan sebuah formula baru untuk pemutih gigi dengan menggunakan bahan alami sehingga minim menimbulkan efek samping. Mereka memanfaatkan buah stroberi  sebagai bahan utama untuk pemutihan  gigi. “Stroberi mengandung asam elagat yang dapat membantu mencerahkan warna gigi,”terangnya.

Disamping menggunakan stroberi sebagai bahan aktif dalam proses pemutihan gigi, mereka juga memakai bahan lain yakni baking soda. Kedua bahan ini telah banyak digunakan masyarakat sebagai pemutih gigi  secara terpisah. “Masyarakat sudah banyak yang memakai stroberi dan baking soda sebagai home bleaching, tetapi cara penggunaanya belum sesuai dengan prosedur bleaching yang seharusnya,” jelas Onni menambahkan.

Karenanya mereka berupaya mengkombinasikan stroberi dan baking soda menjadi gel pemutih gigi. Gel dibuat hingga menghasilkan PH netral untuk menghindari rusaknya jaringan keras gigi. “Bahan pemutih gigi tidak boleh bersifat asam karena dapat merusak jaringan keras gigi,”ujar Onni.

Gel pemutih gigi yang diberinama Berrybleach ini telah di uji secara in vitro di laboratorium dan menunjukkan bahwa gel tersebut terbukti efektif mengembalikan warna alami dari gigi. “ Namun kedepan perlu dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui efek samping terhadap jaringan keras maupun jaringan lunak pendukung gigi,” pungkasnya. (Humas UGM/Ika)

28603 Peserta Ujian Tulis di Empat Kota

Sebanyak 28.603 orang mengikuti Ujian Tulis UGM tahun 2015. Mereka melaksanakan ujian secara serentak di 4 (empat) kota di Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, Balikpapan dan Pekanbaru.

Ujian Tulis di Yogyakarta diikuti 22.492 peserta tersebar di 9 lokasi, yaitu UGM, SMPN 1, SMAN 9, SMAN 6, SMPN 8, SMA Stella Duce, SMA Bopkri 1, SMPN 6 dan SMAN 11.

"Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2013, karena di tahun lalu hanya diikuti 13 ribu peserta", ujar Wijayanti, S.IP., M.Sc, Kabid Humas UGM, disela-sela kunjungan ujian pimpinan universitas dan fakultas di SMAN 9 Yogyakarta, Minggu (15/6).

Wijayanti mengatakan seleksi Ujian Tulis merupakan penjaringan terakhir yang dilakukan UGM untuk program reguler dan jalur penerimaan pertama untuk program Sekolah Vokasi (diploma). Sebelumnya, UGM telah melakukan seleksi mahasiswa baru melalui program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

"Utul ini digelar agar masyarakat mendapat akses yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dengan Utul ini diharapkan putra-putri terbaik Indonesia berkesempatan untuk bisa kuliah di UGM", katanya.

Ditambahkan sebanyak 28.603 peserta, dirinci kelompok ujian IPA 19.061, IPS 8.195 dan IPC 1.347 peserta dan hasil seleksi Utul akan diumumkan pada tanggal 15 Juli 2015. Setelah penyelenggaraan Utul, UGM akan menjaring mahasiswa Utul untuk Program Diploma Sekolah Vokasi gelombang 2 dan seleksi Program Sarjana kelas internasional.

"Untuk Program Sarjana kelas internasional ini, tidak semua fakultas menyelenggarakan, hanya Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik", ungkap Wiwit Wijayanti. (Humas UGM/ Agung)

Belajar dari 10 Tahun Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

YOGYAKARTA – Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhyono diakui pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Pasalnya Yudhoyono mengutamakan pentingnya stabilitas politik dan penegakan hukum berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Meski demikian di bidang penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, subsidi BBM dan hubungan politik luar negeri dianggap belum optimal dan bahkan mengalami stagnasi. Di era pemerintahan Presiden Joko widodo, masyarakat berharap Presiden bisa mengatasi berbagai tantangan berat dalam bidang ekonomi serta segera menyelesaikan kasus pelanggran HAM. Bahkan yang terpenting memberikan dukungan pada lembaga hukum dalam proses penegakan hukum.
Demikian yang mengemuka dalam Diskusi Buku The Yudhoyono Precidency Indonesia:Decade of Stability and Stagnation yang berlangsung di ruang seminar timur Fisipol UGM, Kamis (11/6). Hadir sebagai pembicara, peneliti pemerhati politik indonesia dari La Trobe University, Australia, Dirk Tomsa, Ph.D., Ekonom UGM Dr. Rimawan Pradipto dan pengamat komunikasi politik UGM Dr. Dodi Ambardi.


Dirk Tomsa mengatakan di masa era pemerintahan Presiden SBY, stabilitas ekonomi berjalan dengan baik. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan di atas 5 persen, “Lebih bagus dibanding dengan beberapa negara barat,” katanya.

Namun begitu, dalam penuntasan kasus pelanggran HAM di masa lalu belum dituntaskan. Apa yang disampaikan Dick Tomsa ini juga diamini oleh oleh Sosiolog UGM Najib Azca, S.Sos, MA, Ph.D, yang menjadi pemandu dalam diskui bukuitu. “Di awal pemerintahannya, SBY pernah mengatakan ini (kasus Munir) ujian bagi sejarah, bahkan di akhir periodenya dia membuktikan, kalau dia gagal menyelesaikan kasus munir,” katanya.

Tomsa mengatakan Yudhoyono merupakan presiden RI pertama yang dipilih secara langsung dan dipilih kembali pada periode keduanya. SBY dianggap mampu mengawali pelaksanan pilkada  berjalan dengan baik bahkan kelompok militer tidak terlibat dalam politik praktis. “Meski dalam proses pilkada di berbagai daerah masih diwarnai terjadi berbagai tindak kecurangan,” katanya
 Ekonom UGM Dr. Rimawan Pradipto, mengatakan perkonomian RI dalam masa 10 tahun kepemimpinan SBY cenderung tumbuh stabil dan cukup tinggi karena didukung stabilitas politik dan stabilitas penegakan hukum berjalan dengan baik. Di masa tersebut, perekonomian RI juga diuntungkan dengan naiknya harga barang mentah terutama batubara dan kelapa sawit.

Untuk bidang penegakan hukum, Rimawan mengatakan dukungan SBY kepada KPK sangat tinggi sehingga KPK berhasil menuntaskan setiap kasus korupsi yang ditanganinya. “Keberhasilan KPK tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah. Apakah Pak Jokowi memiliki keberanian yang sama dalam hal pemberantasan korupsi?karena korupsi di negeri ini sudah melembaga,” katanya.
Sementara Dodi Ambardi,  mengatakan Yudhoyono merupakan salah satu tipikal pemimpin yang mengambil keputusan dengan berusaha meminimalisir kontroversi di masyarakat atas setiap hasil keputusannya. “Bisa dikatakan SBY itu ‘beriman’ pada survei. Ia membuat keputusan dengan mempertimbangkan apa yang dipikirkan publik maka dia akan merumuskan,” katanya.

Berdasarkan hasil pengamatan Dodi dari hasil survei yang pernah dilakukan 48 lembaga survei selama 10 tahun pemerintahan SBY menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mengalami fluktuasi.  Publik sendiri, kata Dodi, sebenarya tidak memiliki informasi yang cukup dalam menilai kinerja pemerintah namun mereka tetap puas pada kinerja SBY jelang periode kedua pemerintahannya. “Tingkat kepuasaan publik paling tinggi di tahun 2009, namun menurun terus hingga di akhir periode pemerintahannya,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Indonesia Potensial Jadi Pusat Peradaban

Indonesia potensial menjadi pusat peradaban di Asia. Hal ini cukup beralasan mengingat pusat peradaban mulai beralih dari Eropa dan Amerika ke kawasan Asia. Hal ini diungkapkan Mensesneg Pratikno pada Kongres Pancasila VII di Balai Senat UGM, Minggu (31/5). Kongres yang digagas oleh Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM ini berlangsung hingga Senin (1/6).

“Pusat peradaban kini beralih ke Asia dan Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban,” papar Pratikno.

Menjadi pusat peradaban di Asia menurut Pratikno sekaligus akan menghantarkan Indonesia sebagai bangsa berdaulat. Indonesia akan mampu memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan tanpa harus didikte oleh bangsa lain. Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa modal berharga untuk menjadi bangsa berdaulat, seperti kepemimpinanya dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di tahun 1955.

“Indonesia dikenal bangsa antikolonialisme. Selain itu kita salah satu pendiri ASEAN,” katanya.

Di tempat sama Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyinggung bahwa Pancasila adalah dasar negara dan bukan semata-mata sebagai pilar kebangsaan. Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan UUD 1945. Pada kesempatan itu Tedjo juga sempat menyinggung tentang demoralisasi yang tengah melanda Indonesia.

“Yang terpenting saat ini adalah moral bangsa. Moral bangsa sekarang ini nampaknya jauh dari ajaran para pendahulu,”ujar Tedjo.

Sementara itu pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir mengatakan jika ingin maju Indonesia harus berani menolak kapitalisme. Kapitalisme di Indonesia masih akan ada selama demokrasi yang mengemuka hanya demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Seharusnya, seperti masa Soekarno, Indonesia perlu menjalankan sosiodemokrasi yang meliputi politik dan ekonomi.

“Akibatnya demokrasi saat ini hanya menjadi sarana capital merampas kekuasaan dan tidak memperbaiki nasib rakyat,” tegas Revrisond. (Humas UGM/Satria)

Peluang Kerja Bidang Perpajakan Masih Terbuka

Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga akuntan muda. Selain itu, kebutuhan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar, apalagi sejak Dirjen Pajak memperketat peraturan perpajakan Indonesia, dan banyak kasus perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan. Untuk itulah saat ini perusahaan semakin berbenah dan mencari tenaga kerja yang selain mengerti tentang akuntansi juga memahami perhitungan pajak.

“Dengan demikian peluang kerja di bidang akuntansi perpajakan masih cukup terbuka,”papar Kepala Laboratorium Akuntansi Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Drs. Herman Legowo, M.Si.Ak., pada kuliah umum Peranan Pajak Memajukan Pendidikan di Sekolah Vokasi UGM, Jumat (5/6).

Herman mengatakan biasanya perusahaan akan mencari tenaga kerja untuk kebutuhan masing-masing jurusan, yaitu tenaga akuntan sendiri dan tenaga perpajakan sendiri. Hadirnya prodi akuntansi konsentrasi perpajakan, maka mahasiswa akan memperoleh dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu akuntansi dan ilmu perpajakan.

“Dua ilmu ini sangat berkaitan karena perhitungan pajak tidak akan lepas dari perhitungan akuntansi dan begitu pula sebaliknya,”imbuhnya.

Ia yakin perusahaan akan lebih cenderung memilih lulusan yang memiliki kedua ilmu tersebut daripada merekrut dua tenaga kerja dengan dua jurusan yang berbeda karena akan menghemat biaya dan lebih cepat pekerjaaannya.

Senada dengan itu Direktur Bijak Karyamitra, Edy Wahyudi, S.E., M.M., BKP., menambahkan karir di bidang pajak memang masih sangat luas. Ia memberikan gambaran jumlah pegawai pajak per 2015 hanya 32.000 orang dari 28.000.000 wajib pajak baik orang maupun badan usaha. Selain itu, jumlah account representative (AR) dari Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia per 2015 hanya 6000 orang, artinya 1 orang AR melayani sekitar 4500 wajib pajak.

“Apalagi jumlah konsultan pajak terdaftar di Indonesia per 2015 ini hanya 2000-an, baik perorangan maupun badan usaha,”ujar Edy (Humas UGM/Satria)

Pemerintah dan DPR Dihimbau Bentuk Otonomi Khusus Daerah Perbatasan

YOGYAKARTA – Hasil Kongres Pancasila VII yang diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada menghasilkan beberapa butir rekomendasi kepada pemerintah terutama penguatan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam beberapa butir rekomendasi tersebut disampaikan tentang pentingya pembenahan masalah pendidikan dan kebudayaan pada masyarakat di daerah perbatasan sehingga negara diminta perlu lebih proaktif. “Pendidikan di kawasan perbatasan, baik sebagai lembaga maupun proses belum mampu mentransformasi nilai-nilai Pancasila di dalam memperkuat identitas keindonesiaan,” kata Prof. Dr. dr. Sutaryo, Ketua Tim Ahli Pusat Studi Pancasila saat membacakan rekomendasi, Senin (1/6), di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.

Pemerintah, kata Sutaryo, dihimbau melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai dan proporsional dengan didukung penyusun program pendidikan di tingkat pendidikan formal,informal,non-formal. Yang tidak kalah penting, dalam mengatasi persoalan di perbatasan perlu dibentuknya lembaga atau badan khusus yang mengelola masalah pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan di wilayah perbatasan. Meski saat ini sudah ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sudah ada dibawah struktur Kementerian Dalam Negeri dan jabatan pejabat ex officio, namun dirasa tidak memadai. “Pelaksana pembangunan oleh kementrian teknis selama ini dirasakan belum memadai, sehingga  diusulkan ada suatu badan koordinasi percepatan pembangunan daerah perbatasan, langsung dibawah Presiden,” katanya.

Sutaryo menegaskan, kawasan perbatasan merupakan batas wilayah yang penting sebagai garda depan bagi negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun begitu, wilayah perbatasan juga berpotensi bisa menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa dengan negara tetangga yang berbatasan langsung baik di darat maupun di lautan Indonesia. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan kawasan perbatasan yang memposisikan kawasan perbatasan sebagai “teras depan” NKRI  harus dikelola secara optimal dan konsisten. “Salah satunya, persoalan ketidakadilan sosial khususnya di kawasan perbatasan disebabkan oleh karena penuangan makna “keadilan sosial” ke dalam hukum atau aturan perundang-undangan dan kebijakan negara masih kurang tepat,” ujarnya
Tidak cukup hanya itu, imbuhnya, pelaksanaan nilai Pancasila di daerah 3 T (Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dibidang ekonomi harus kembali kepada ekonomi yang disusun berdasar azas kekeluargaan seperti yang tercantum pada UUD 45 Pasal 33. Peningkatan kesejahteraan salah satunya melalui melalui pembentukan koperasi-koperasi yang mandiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Di kongres pancasila kali ini, kata Sutaryo, peserta kongres memandang pentingnya kawasan perbatasan mendapatkan regulasi dari DPR dan pemerintah semacam otonomi khusus sehingga kawasan tersebut secara geopolitik memiliki kedaulatan, secara ekonomi memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rektor  UGM, Pof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menilai kongres pancasila VII kali ini berhasil diselenggarakan dengan baik dan lancar dengan banyak menghimpun berbagai pemikiran terobosan untuk pemerintah.”Yang penting adalah berikutnya tindak lanjutnya dari rekomendasi tersebut,” katanya.

Rekomendasi kongres pancasila ini kata Dwikorita tidak hanya ditujukan pada pemerintah selaku pengambil kebijakan namun akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan Universitas Gadjah Mada untuk terus meningkatkan peran dari pusat studi untuk terus menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat. “PR bagi kami yang ke depan bagaimana proses pembelajaran yang akan dikembangkan ke depan dan meningkatkan peran pusat studi untuk terus  diperkuat dan diperluas jangkauan pemikirannya dalam menegakkan kedaulatan bangsa,” terangnya.
Dwikorita juga mengapresiasi peserta kongres yang secara gigih memperjuangkan nilai-nilai pancasila dalam konsep pembangunan bangsa terutama untuk daerah perbatasan. (Humas UGM/Gusti Grehenson)