497.275 Anak Usia 13-15 Tahun Belum Dapat Layanan Pendidikan SMP/MTs

Sedikitnya 497.275 anak usia 13-15 tahun di Indonesia belum mendapat layanan pendidikan SMP/MTS karena faktor kemiskinan, geografi, budaya kawin muda, dan tidak sekolah. Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Depdiknas dan Depag tahun 2009 ini akan berbagi tugas melakukan penuntasan program percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Depdiknas, Drs. Susetyo Widiasmoro, M.S.Ed., saat memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN PPM UGM Program Wajar Dikdas 9 tahun, di Ruang Multimedia, Kantor Pusat UGM, Sabtu (28/3).

Menurut Susetyo, dari keseluruhan jumlah tersebut, Depdiknas akan bertanggung jawab melakukan program penuntasan untuk 77 persen atau sebanyak 382.902 anak melalui layanan pendidikan SMP, SMPLB, dan SMP Terbuka. Sementara sisanya, 23 persen atau 114.373 anak akan dituntaskan oleh Depag melalui pendidikan pesantren dan MTs.

Diakuinya, kendala sulitnya akses Wajar Dikdas 9 tahun juga disebabkan oleh ketimpangan (disparitas) fasilitas pendidikan antara kota dan kabupaten. Selama ini, akses belajar di daerah kabupaten tersedot ke daerah perkotaan. Di samping itu, Susetyo juga menyinggung angka pastisipasi kasar (APK) atau tingkat partisipasi penduduk secara umum di tingkat pendidikan SMP/MTs terutama di tiga provinsi di Indonesia (NTT, Papua, dan Papua Barat) masih belum tuntas.

“Tiga provinsi ini tingkat APK masih belum tuntas, masih di bawah APK target nasional rata-rata 95 %. Sementara DIY bersama 17 provinsi lainnya sudah melebihi APK target nasional,” katanya. Susetyo menyebutkan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan SMP/MTs di DIYadalah sebesar 114,06 persen. Angka ini telah masuk ke dalam kelompok tingkat tuntas paripurna. “APK di DIY tertinggi kedua setelah Jakarta yang memilki APK 114,98 persen,” tuturnya.

Kepada para mahasiswa peserta KKN PPM Program Wajar Dikdas 9 tahun, Susetyo mengingatkan agar selama kegiatan KKN dapat memberikan motivasi kepada para orang tua untuk mendorong anaknya kembali bersekolah.

“Kehadiran Anda di lokasi bisa memberi manfaat bagi kabupaten setempat dan memberikan rekomendasi kepada Depdiknas dalam mengambil langkah kebijakan ke depan, baik itu dalam bentuk rekomendasi menempatkan mereka ke sekolah reguler, paket B, atau lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM UGM, Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menyebutkan sebanyak 20 mahasiswa akan diterjunkan dalam KKN PPM Program Wajar Dikdas 9 tahun di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Rencananya, para mahasiswa tersebut akan diberangkatkan mulai 30 Maret hingga akhir Mei 2009.

“Program ini untuk ketiga kalinya dilaksanakan di Wonosobo. Para mahasiswa akan ditempatkan selama dua bulan di sana,” kata Hempri. (Humas UGM/Gusti Grehenson)