Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Masih Lemah

Pengelolaan sumber daya air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya tersebut. Kondisi itulah yang melatarbelakangi Collaborative Knowledge Network Indonesia (CKNet-INA) UGM menyelenggarakan workshop bertema "Regional Open Network Conference on WRIM 2009". Workshop digelar Rabu (25/3) di Ruang Multimedia, Kantor Pusat UGM.

Berdasarkan penjelasan Koordinator CKNet-INA UGM, Dr. Rachmat Jayadi, CKNet-INA merupakan jaringan kerja sama ilmu pengetahuan yang memfokuskan pelayanan pada upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan infrastruktur, air, dan lingkungan. CKNet-INA UGM telah ditunjuk menjadi fasilitator untuk mendukung kebijakan pemerintah, dalam hal ini Pemda DIY. CKNet-INA UGM diberi kepercayaan sebagai fasilitator dalam mendesentralisasikan pengetahuan tentang pengelolaan air dan meningkatkan pelayanan kepada berbagai pengguna air serta stakeholder lainnya. "Di samping itu, juga untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah," kata Rachmat.

Yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air selama ini adalah lemahnya koordinasi antarsektoral dalam instansi pemerintah. Rachmat mencontohkan salah satunya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang menangani permasalahan lingkungan terkait dengan surutnya volume air karena kemarau. Hal tersebut sesungguhnya tidak hanya menjadi tugas Bapedal. Surutnya volume air juga terkait dengan daerah resapan di hulu yang menjadi wewenang tugas Dinas Konservasi Hutan.

Menurut Rachmat, sebenarnya koordinasi sektoral antarinstansi pemerintah telah dilaksanakan. Namun, realisasi dari kesepakatan yang telah terbentuk berjalan sangat lamban. Di samping monitoring evaluasi yang masih lemah, pengelolaan sumber daya air terpadu (hulu-hilir) pun belum terkoordinasi dengan baik.

Terdapat berbagai isu dominan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Beberapa isu yang menyeruak ialah pengendalian daya rusak air (seperti banjir dan kekeringan), baik dari segi intensitas maupun besaran, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan air sejak adanya otonomi daerah. Isu pokok lainnya adalah inkonsistensi dan rendahnya penegakan hukum terhadap para pelanggarnya. "Pemerintah telah membuat undang-undang, tetapi pada praktiknya setiap terjadi pelanggaran penerapan sanksinya masih sangat lemah," ujar staf pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM ini.

Dalam pengelolaan sumber daya air, apabila tiap instansi mengacu pada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, seharusnya perencanaan pengelolaan sumber daya air akan berjalan lancar. "Setiap wilayah sungai terdapat pola pengelolaan sumber daya air dan hal inilah yang dijadikan sebagai payung master plan bagi masing-masing sektor" tutur Rachmat.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kemampuan di bidang pengelolaan sumber daya air, CKNet-INA UGM dalam waktu dekat akan menyelenggarakan beberapa pelatihan singkat. Pemberdayaan perhimpunan petani pemakai air, pengelolaan sumber daya air terpadu, serta penyusunan master plan penanggulangan banjir dan longsor berbasis masyarakat adalah beberapa agenda palatihan yang direncanakan.

Senada dengan itu, Kepala Bapedalda DIY, Dra. Harnowati, mengemukakan permasalahan perencanaan, institusional, manajemen, dan ekonomi saat ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Diungkapkannya bahwa peran antarsektor dalam pembinaan pelaku kegiatan belum berjalan optimal dan terpadu. Pengelolaan lingkungan melalui pengembangan ekonomi bisnis juga masih sangat minim. Sementara itu, konsep lingkungan dan ekonomi dianggap bertentangan. "Hal tersebut terjadi jika pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang," lanjut Harnowati.

Ditambahkannya, pengelolaan sumber daya air terpadu (hulu-hilir) dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan kualitas dan kuantitas air sungai. Selain itu, harus juga dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan peningkatan tataguna air. (Humas UGM/Ika)