Dalam rangka memperingati Hari Jilbab Internasional, Forum Silaturahmi Muslimah (Forsilam) UGM bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) UGM menyelenggarakan talkshow bertajuk “Sehat dan Cantik dengan Jilbab”. Acara digelar pada Jumat (4/9) di KPTU Fakultas Teknik UGM.
Dalam acara yang diperuntukkan untuk muslimah ini, dihadirkan pembicara Anne Rufaidah, desainer busana muslim, dan Ida Nurlaila, penulis. Anne Rufaidah menyampaikan materi tentang penampilan dan kenyamanan berbusana dalam Islam. Cantik menurut Islam, terangnya, bukan dinilai dan dilihat dari segi fisik, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Sementara itu, pengejawantahan dari solehah adalah dengan mengenakan jilbab.
Penyelenggaraan acara ini juga bertujuan untuk mengenang Marwa Al-Sharbini, muslimah asal Mesir yang meninggal karena ditikam oleh seorang pria Jerman yang mengalami Islamofobia pada 1 Juli lalu. Menurut Siti Syamsiyah, Ph.D., Ketua Forsilam, peristiwa pembunuhan yang menimpa Marwa Al-Sharbini menunjukkan hingga saat ini masih ada yang berpandangan negatif terhadap muslimah berjilbab. Tidak sedikit negara yang tidak mengizinkan muslimah untuk mengenakan jilbab dan menunjukkan keislamannya. “Padahal dalam Islam, jilbab atau kerudung bukan hanya selembar kain saja, tetapi memiliki makna lebih dari itu,” terangnya. (Humas UGM/Ika)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
Sunday, September 6, 2009
MGB UGM Peringati Amanat 5 September
Majelis Guru Besar (MGB) UGM menggelar kuliah umum penyampaian sejarah Amanat 5 September 1945 tentang Bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan NKRI. Bertempat di Balai Senat UGM, Sabtu (5/9), acara yang berlangsung mulai pukul 08.30 ini menghadirkan narasumber mantan Asekwilda I DIY, Drs. R. Sudomo Sunaryo. Acara juga dihadiri Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, kerabat Keraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman, serta 11 anggota Komisi II DPR RI.
Dalam kuliah umum yang dipandu oleh Ketua Senat Akademik (SA) UGM, Prof. Dr. Sutaryo, Sp.A(K)., Sudomo selaku mantan abdi dalem mengatakan bahwa nilai strategis Amanat 5 September 1945 memiliki arti penting sebagai hasil bentuk ideal antara Nagari Ngayogyakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, juga sebagai kebijakan politis yang bersifat konstitusional dan tindakan visioner bagi Yogyakarta dan Indonesia.
Menurut Sudomo, Amanat 5 September merupakan cikal bakal tegaknya keistimewaan Yogyakarta dan bagian dari proses sejarah berdirinya NKRI. Status keistimewaan Yogyakarta bahkan menjadi dasar komitmen untuk berjuang habis-habisan bagi tegaknya NKRI. “Jika sekarang keistimewaan Yogya dihapuskan bukan hanya merupakan pengingkaran terhadap ijab kabul yang telah dilakukan, namun juga pengabaian terhadap visi dan pendangkalan fondasi sejarah bangsa dan negara Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudomo menceritakan awal status keistimewaan terjadi setelah Sri Sultan HB IX dan PA VIII memberikan sikap politik bergabung dengan RI saat kemerdekaan diproklamasikan. “Begitu kemerdekaan RI diproklamirkan saat itu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden Soekarno yang isinya berupa ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan RI. Bagi Yogya, kemerdekaan RI adalah masalah deal dan komitmen antara Yogya dengan Pemerintah RI sehingga sikap politik yang menyatakan bergabung dengan RI dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian piagam kedudukan oleh Presiden Soekarno,” ujar Sudomo yang mengaku sejak tahun 1984 telah ditugaskan Sri Sultan IX untuk menceritakan sejarah berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta kepada setiap tamu dan masyarakat yang datang ke DIY. Tugas ini dilaksanakannya hingga ia pensiun pada 1999.
Sudomo menegaskan deal antara Yogya dan RI itu tertuang dalam Amanat 5 September yang intinya Negeri Yogya dan Negeri Pakualaman merupakan sebuah kerajaan yang menjadi daerah istimewa dari negara RI.
Menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Sudomo, salah seorang anggota Komisi II DPR RI, Tumbu Saraswati, mengaku banyak mendapat pengetahuan baru tentang cikal bakal terbentuknya keistimewaan DIY. Informasi ini menjadi bahan bagi dirinya beserta anggota legislatif yang lain untuk segera menyelesaikan RUUK DIY. “Kuliah ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita,” tuturnya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ferry Mursidan Baldan, Anggota Komisi II lainnya. Menurutnya, sejarah perjalanan bergabungnya Yogyakarta kepada NKRI sebagai bentuk pandangan visioner terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tantangan bagi kami adalah visioner. Selama ini parardhya sangat rumit dipahami, setelah disampaikan dalam kuliah ini bisa meng-clear-kan kami dalam menyusun rancangan undang-undang,” katanya.
Sementara Bupati Bantul, Idham Samawi, berharap kepada anggota DPR RI agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. “Harus jelas dan tegas, memahamai betul kehendak dari masyarakat Jogjakarta,” tambahnya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D., dalam sambutannya mengatakan kuliah umum tentang sejarah bergabungnya DIY dalam NKRI rutin dilaksanakan setiap tanggal 5 September. ''Kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam rangka mengenang berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta,'' katanya. Sudjarwadi berharap, dari kuliah umum ini semua pihak yang terlibat dalam penyusunan keistimewaan DIY dapat menghargai objektifitas dan kebenaran sejarah.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, kepada wartawan menyampaikan harapannya kepada anggota Komisi II yang hadir pada acara tersebut untuk menyelesaikan pembahasan dan penetapan RUUK sesuai jadwal. Namun, apabila belum bisa terealisasi dan belum mendapat kata sepakat dengan pemerintah, ia melimpahkan tugas ini kepada anggota DPR yang terpilih selanjutnya. “Bagi saya, bagian dari Republik adalah final. Jika belum selesai, maka perlu dilanjutkan dengan anggota DPR yang baru,” katanya.
Ditambahkan Sultan, masalah sekarang ini ada pada DPR untuk menyelesaikan sesi jadwal guna mendiskusikan RUUK dengan pemerintah. “Harus bisa sesuai dengan jadwal atau tidak, perkara berbeda itu biasa saja, berbeda untuk sepakat juga bisa atau berbeda untuk untuk tidak sepakat juga bisa,” tuturnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
Dalam kuliah umum yang dipandu oleh Ketua Senat Akademik (SA) UGM, Prof. Dr. Sutaryo, Sp.A(K)., Sudomo selaku mantan abdi dalem mengatakan bahwa nilai strategis Amanat 5 September 1945 memiliki arti penting sebagai hasil bentuk ideal antara Nagari Ngayogyakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, juga sebagai kebijakan politis yang bersifat konstitusional dan tindakan visioner bagi Yogyakarta dan Indonesia.
Menurut Sudomo, Amanat 5 September merupakan cikal bakal tegaknya keistimewaan Yogyakarta dan bagian dari proses sejarah berdirinya NKRI. Status keistimewaan Yogyakarta bahkan menjadi dasar komitmen untuk berjuang habis-habisan bagi tegaknya NKRI. “Jika sekarang keistimewaan Yogya dihapuskan bukan hanya merupakan pengingkaran terhadap ijab kabul yang telah dilakukan, namun juga pengabaian terhadap visi dan pendangkalan fondasi sejarah bangsa dan negara Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudomo menceritakan awal status keistimewaan terjadi setelah Sri Sultan HB IX dan PA VIII memberikan sikap politik bergabung dengan RI saat kemerdekaan diproklamasikan. “Begitu kemerdekaan RI diproklamirkan saat itu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden Soekarno yang isinya berupa ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan RI. Bagi Yogya, kemerdekaan RI adalah masalah deal dan komitmen antara Yogya dengan Pemerintah RI sehingga sikap politik yang menyatakan bergabung dengan RI dibalas dengan perlakuan istimewa berupa pemberian piagam kedudukan oleh Presiden Soekarno,” ujar Sudomo yang mengaku sejak tahun 1984 telah ditugaskan Sri Sultan IX untuk menceritakan sejarah berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta kepada setiap tamu dan masyarakat yang datang ke DIY. Tugas ini dilaksanakannya hingga ia pensiun pada 1999.
Sudomo menegaskan deal antara Yogya dan RI itu tertuang dalam Amanat 5 September yang intinya Negeri Yogya dan Negeri Pakualaman merupakan sebuah kerajaan yang menjadi daerah istimewa dari negara RI.
Menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Sudomo, salah seorang anggota Komisi II DPR RI, Tumbu Saraswati, mengaku banyak mendapat pengetahuan baru tentang cikal bakal terbentuknya keistimewaan DIY. Informasi ini menjadi bahan bagi dirinya beserta anggota legislatif yang lain untuk segera menyelesaikan RUUK DIY. “Kuliah ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita,” tuturnya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ferry Mursidan Baldan, Anggota Komisi II lainnya. Menurutnya, sejarah perjalanan bergabungnya Yogyakarta kepada NKRI sebagai bentuk pandangan visioner terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tantangan bagi kami adalah visioner. Selama ini parardhya sangat rumit dipahami, setelah disampaikan dalam kuliah ini bisa meng-clear-kan kami dalam menyusun rancangan undang-undang,” katanya.
Sementara Bupati Bantul, Idham Samawi, berharap kepada anggota DPR RI agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. “Harus jelas dan tegas, memahamai betul kehendak dari masyarakat Jogjakarta,” tambahnya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D., dalam sambutannya mengatakan kuliah umum tentang sejarah bergabungnya DIY dalam NKRI rutin dilaksanakan setiap tanggal 5 September. ''Kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam rangka mengenang berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta,'' katanya. Sudjarwadi berharap, dari kuliah umum ini semua pihak yang terlibat dalam penyusunan keistimewaan DIY dapat menghargai objektifitas dan kebenaran sejarah.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, kepada wartawan menyampaikan harapannya kepada anggota Komisi II yang hadir pada acara tersebut untuk menyelesaikan pembahasan dan penetapan RUUK sesuai jadwal. Namun, apabila belum bisa terealisasi dan belum mendapat kata sepakat dengan pemerintah, ia melimpahkan tugas ini kepada anggota DPR yang terpilih selanjutnya. “Bagi saya, bagian dari Republik adalah final. Jika belum selesai, maka perlu dilanjutkan dengan anggota DPR yang baru,” katanya.
Ditambahkan Sultan, masalah sekarang ini ada pada DPR untuk menyelesaikan sesi jadwal guna mendiskusikan RUUK dengan pemerintah. “Harus bisa sesuai dengan jadwal atau tidak, perkara berbeda itu biasa saja, berbeda untuk sepakat juga bisa atau berbeda untuk untuk tidak sepakat juga bisa,” tuturnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
46 Tahun Fakultas Geografi UGM: Berupaya Membangun Masyarakat Sejahtera
Fakultas Geografi UGM akan terus berperan unggul dalam pendidikan dan penelitian terkait dengan permasalahan lingkungan, sumber daya wilayah, dan pengembangan teknologi. Keseluruhan hal tersebut merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Pernyataan itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc., dalam acara puncak peringatan Dies Natalis ke-46 Fakultas Geografi UGM yang digelar di kampus setempat, Selasa (1/9) lalu.
“Sebagai Fakultas Geografi terdepan di Indonesia, kita harus terus mengabdi melalui pendidikan dengan menunjukkan peran yang nyata,” tuturnya. Dikatakan Suratman, mencapai usia ke-46 tahun, Fakultas Geografi masih memiliki beberapa persoalan akademik yang belum terselesaikan, misalnya internasionalisasi yang belum berjalan secara optimal dan lama studi yang relatif belum ideal. Meskipun demikian, kegiatan akademik tahun 2009 ini berjalan lebih dinamis dalam pencapaian kualitas dan kuantitas.
Sehubungan dengan itu, kebijakan akademik yang akan ditempuh ke depan, antara lain, adalah memperluas jejaring dengan universitas internasional, melakukan penjaminan mutu yang sistematik untuk penjaminan akreditasi secara berkelanjutan, dan mengembangkan pengelolaan akademik berdasarkan ISO 9001-2008. Semangat untuk menjadi WCRU sebagaimana yang ditetapkan UGM juga menjadi inspirasi bagi staf pengajar di Fakultas Geografi untuk menciptakan iklim penelitian, seminar, dan publikasi. “Dari database riset LPPM UGM menunjukkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar di Fakultas Geografi menduduki peringkat lima, sementara dalam hal penggunaan dana penelitian berada di peringkat pertama di UGM,” ujarnya.
Sementara itu di tataran mahasiswa, tahun ini tidak sedikit pula mahasiswa fakultas ini yang telah menyumbangkan berbagai prestasi membanggakan, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Beberapa yang patut dicatat, antara lain, diraihnya medali perak dalam PIMNAS 2009, sebagai peserta ASEAN University Student Conference, dan Full Scholarship for The Belgrade Summer School. Selain itu, lima tim mahasiswa dari Fakultas Geografi juga memperoleh hibah kewirausahaan dari DIKTI.
Lebih lanjut dikatakan Suratman, hingga saat ini Fakultas Geografi memiliki lima orang guru besar yang masih aktif, seorang guru besar emeritus , dan empat orang guru besar luar biasa. Staf pengajar bergelar doktor tercatat berjumlah 23 orang, master 55 orang, dan sarjana 4 orang. Sementara itu, jumlah alumni fakultas ini mencapai 5.742 orang, yang terdiri atas jenjang D3, S1, S2, dan S3.
Dalam acara puncak tersebut, disampaikan orasi ilmiah oleh Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si., dengan tajuk “Koordinasi Antarkota sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi yang Semakin Penting”. Di samping itu, diserahkan pula penghargaan Insan Berprestasi Fakultas Geografi UGM tahun 2009. Mereka yang memperoleh penghargaan ialah Drs. Suprapto Dibyosaputro, M.Sc., sebagai Dosen Favorit Program Studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, Rini Rachmawaty, S.Si., M.T., sebagai Dosen Favorit Program Studi Pembangunan Wilayah, dan Drs. Suharyadi, M.Sc., sebagai Dosen Favorit Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh. Ketiga staf pengajar tersebut ditetapkan sebagai dosen favorit dalam mengajar berdasarkan atas evaluasi mahasiswa tahun ajaran 2008/2009.
Selain itu, penghargaan bagi tenaga kependidikan pria berkinerja terbaik tahun 2009 diberikan kepada Walgito, sedangkan predikat tenaga kependidikan wanita terbaik 2009 diraih oleh Untari. Selanjutnya, penghargaan juga diberikan kepada Hendy Gita W., juara I Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas tahun 2009, Bayu Andrianto Wirawan beserta tim dan Maslahatun Nasihah beserta tim, juara II lomba Karya Ilmiah dalam PIMNAS ke-22 tahun 2009, serta Alva Kurniawan, peserta International Student Summer 2009. (Humas UGM/Ika)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
“Sebagai Fakultas Geografi terdepan di Indonesia, kita harus terus mengabdi melalui pendidikan dengan menunjukkan peran yang nyata,” tuturnya. Dikatakan Suratman, mencapai usia ke-46 tahun, Fakultas Geografi masih memiliki beberapa persoalan akademik yang belum terselesaikan, misalnya internasionalisasi yang belum berjalan secara optimal dan lama studi yang relatif belum ideal. Meskipun demikian, kegiatan akademik tahun 2009 ini berjalan lebih dinamis dalam pencapaian kualitas dan kuantitas.
Sehubungan dengan itu, kebijakan akademik yang akan ditempuh ke depan, antara lain, adalah memperluas jejaring dengan universitas internasional, melakukan penjaminan mutu yang sistematik untuk penjaminan akreditasi secara berkelanjutan, dan mengembangkan pengelolaan akademik berdasarkan ISO 9001-2008. Semangat untuk menjadi WCRU sebagaimana yang ditetapkan UGM juga menjadi inspirasi bagi staf pengajar di Fakultas Geografi untuk menciptakan iklim penelitian, seminar, dan publikasi. “Dari database riset LPPM UGM menunjukkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar di Fakultas Geografi menduduki peringkat lima, sementara dalam hal penggunaan dana penelitian berada di peringkat pertama di UGM,” ujarnya.
Sementara itu di tataran mahasiswa, tahun ini tidak sedikit pula mahasiswa fakultas ini yang telah menyumbangkan berbagai prestasi membanggakan, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Beberapa yang patut dicatat, antara lain, diraihnya medali perak dalam PIMNAS 2009, sebagai peserta ASEAN University Student Conference, dan Full Scholarship for The Belgrade Summer School. Selain itu, lima tim mahasiswa dari Fakultas Geografi juga memperoleh hibah kewirausahaan dari DIKTI.
Lebih lanjut dikatakan Suratman, hingga saat ini Fakultas Geografi memiliki lima orang guru besar yang masih aktif, seorang guru besar emeritus , dan empat orang guru besar luar biasa. Staf pengajar bergelar doktor tercatat berjumlah 23 orang, master 55 orang, dan sarjana 4 orang. Sementara itu, jumlah alumni fakultas ini mencapai 5.742 orang, yang terdiri atas jenjang D3, S1, S2, dan S3.
Dalam acara puncak tersebut, disampaikan orasi ilmiah oleh Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si., dengan tajuk “Koordinasi Antarkota sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi yang Semakin Penting”. Di samping itu, diserahkan pula penghargaan Insan Berprestasi Fakultas Geografi UGM tahun 2009. Mereka yang memperoleh penghargaan ialah Drs. Suprapto Dibyosaputro, M.Sc., sebagai Dosen Favorit Program Studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, Rini Rachmawaty, S.Si., M.T., sebagai Dosen Favorit Program Studi Pembangunan Wilayah, dan Drs. Suharyadi, M.Sc., sebagai Dosen Favorit Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh. Ketiga staf pengajar tersebut ditetapkan sebagai dosen favorit dalam mengajar berdasarkan atas evaluasi mahasiswa tahun ajaran 2008/2009.
Selain itu, penghargaan bagi tenaga kependidikan pria berkinerja terbaik tahun 2009 diberikan kepada Walgito, sedangkan predikat tenaga kependidikan wanita terbaik 2009 diraih oleh Untari. Selanjutnya, penghargaan juga diberikan kepada Hendy Gita W., juara I Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas tahun 2009, Bayu Andrianto Wirawan beserta tim dan Maslahatun Nasihah beserta tim, juara II lomba Karya Ilmiah dalam PIMNAS ke-22 tahun 2009, serta Alva Kurniawan, peserta International Student Summer 2009. (Humas UGM/Ika)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
PSKP UGM Kembali Menggelar Diskusi HAM
Masih dalam rangka Pekan Hak Asasi Manusia 2009, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM bekerja sama dengan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) kembali menyelenggarakan diskusi dengan tema ”HAM, Human Security, dan Perdamaian: Kasus Aceh dan Papua”. Diskusi digelar Rabu (2/9), di Ruang Sidang A, Gedung Pascasarjana UGM.
Selama ini, masih ada ketidaksinambungan antara upaya penegakan HAM, peningkatan kualitas human security, dan perdamaian di Indonesia. Dalam diskusi tersebut ditelaah lebih dalam tentang kasus Aceh dan Papua. Kasus di kedua daerah itu digunakan untuk menggambarkan hubungan ketiga variabel (HAM, human security, dan perdamaian) serta mengevaluasinya.
Diskusi juga bertujuan untuk mendorong adanya pemahaman dan aksi-aksi yang setara antara penegakan HAM dan peningkatan kualitas human security Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya budaya HAM akan menjadi bagian dari peradaban bangsa ini dan fondasi bagi peningkatan kualitas human security. (Humas UGM/Ika)
Selama ini, masih ada ketidaksinambungan antara upaya penegakan HAM, peningkatan kualitas human security, dan perdamaian di Indonesia. Dalam diskusi tersebut ditelaah lebih dalam tentang kasus Aceh dan Papua. Kasus di kedua daerah itu digunakan untuk menggambarkan hubungan ketiga variabel (HAM, human security, dan perdamaian) serta mengevaluasinya.
Diskusi juga bertujuan untuk mendorong adanya pemahaman dan aksi-aksi yang setara antara penegakan HAM dan peningkatan kualitas human security Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya budaya HAM akan menjadi bagian dari peradaban bangsa ini dan fondasi bagi peningkatan kualitas human security. (Humas UGM/Ika)
UGM Lantik Enam Pejabat Baru
Universitas Gadjah Mada melantik enam pejabat baru. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia UGM, Prof. Ainun Na'im, M.B.A., Ph.D., dan berlangsung di Ruang Multimedia, Senin (31/8).
Keenam pejabat baru yang dilantik adalah Teguh Rismanto S.T., M.Acc., pejabat Auditor Muda pada Satuan Audit Internal, diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa, Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, dan Mohammad Nurkusuma, S.I.P., Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, Direktorat Sumber Daya Manusia, diangkat sebagai Kepala Kantor Administrasi Fakultas MIPA.
Selain itu, dilantik pula Bambang Dwi Suka Widada, S.Mn., Kepala Seksi Pengembangan Karier, Direktorat Sumber Daya Manusia, sebagai Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Nurul Wulansari, S.T., pelaksana di Fakultas MIPA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Karier, Direktorat Sumber Daya Manusia, Samiyati, S.E., pelaksana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebagai Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Umum, Fakultas Biologi, dan Tunik Hariyanti, S.I.P., pelaksana di Bidang Humas dan Keprotokolan sebagai Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Budaya.
“Ini merupakan salah satu proses regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kali ini ada jabatan baru, berupa posisi jabatan di Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, yaitu sebagai Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara untuk yang lain adalah struktur jabatan seperti biasa,” tutur Prof. Ainun dalam sambutannya.
Pos baru jabatan Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa, menurut Prof. Ainun, sangat diperlukan. Dengan pos ini diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas dan fakultas dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan baik. “Memang kita memiliki masalah yang cukup banyak dan rumit dalam hal pengadaan barang dan jasa ini atau dalam hal e-procurement,” tambahnya.
Kepada keenam pejabat yang baru dilantik diharapkan untuk memegang teguh sumpah jabatan dan menjalankan sumpah tersebut dengan baik. Dikatakannya bahwa tantangan UGM ke depan semakin besar, tuntutan masyarakat semakin tinggi, demikan pula target stakeholder semakin meningkat. “Oleh karena itu, jawab dari semua itu, kita harus meningkatkan kinerja kita,” ujarnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif, Drs. Djoko Moerdiyanto, M.A., Direktur SDM, Harjadi, S.H., M.M., dan beberapa pejabat di lingkungan UGM. (Humas UGM)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
Keenam pejabat baru yang dilantik adalah Teguh Rismanto S.T., M.Acc., pejabat Auditor Muda pada Satuan Audit Internal, diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa, Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, dan Mohammad Nurkusuma, S.I.P., Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, Direktorat Sumber Daya Manusia, diangkat sebagai Kepala Kantor Administrasi Fakultas MIPA.
Selain itu, dilantik pula Bambang Dwi Suka Widada, S.Mn., Kepala Seksi Pengembangan Karier, Direktorat Sumber Daya Manusia, sebagai Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Nurul Wulansari, S.T., pelaksana di Fakultas MIPA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Karier, Direktorat Sumber Daya Manusia, Samiyati, S.E., pelaksana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebagai Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Umum, Fakultas Biologi, dan Tunik Hariyanti, S.I.P., pelaksana di Bidang Humas dan Keprotokolan sebagai Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Budaya.
“Ini merupakan salah satu proses regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kali ini ada jabatan baru, berupa posisi jabatan di Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, yaitu sebagai Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara untuk yang lain adalah struktur jabatan seperti biasa,” tutur Prof. Ainun dalam sambutannya.
Pos baru jabatan Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa, menurut Prof. Ainun, sangat diperlukan. Dengan pos ini diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas dan fakultas dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan baik. “Memang kita memiliki masalah yang cukup banyak dan rumit dalam hal pengadaan barang dan jasa ini atau dalam hal e-procurement,” tambahnya.
Kepada keenam pejabat yang baru dilantik diharapkan untuk memegang teguh sumpah jabatan dan menjalankan sumpah tersebut dengan baik. Dikatakannya bahwa tantangan UGM ke depan semakin besar, tuntutan masyarakat semakin tinggi, demikan pula target stakeholder semakin meningkat. “Oleh karena itu, jawab dari semua itu, kita harus meningkatkan kinerja kita,” ujarnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Eksekutif, Drs. Djoko Moerdiyanto, M.A., Direktur SDM, Harjadi, S.H., M.M., dan beberapa pejabat di lingkungan UGM. (Humas UGM)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
Penegakan HAM di Indonesia Mengalami Reduksi Makna
Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah direduksi maknanya menjadi “hukum” yang penegakannya dibatasi. Pembatasan dilakukan atas bagaimana menginterprestasi pasal-pasal dalam kitab perundang-undangan. Instrumen hukum HAM memang telah banyak mengadili pelaku-pelaku HAM di Indonesia dan memberikan setitik keadilan bagi korban. Namun, justifikasi atas pelanggaran HAM hanya dibaca dari ketersediaan aturan-aturan yang ada. Akibatnya, proses ini gagal dalam menginterpretasikan kandungan nilai-nilai HAM yang lebih luas dari sekadar pasal-pasal tertulis. Hal inilah yang menjadi penyebab kejumbuhan antara hukum biasa dengan hukum HAM. Terus berlangsungnya pemahaman dan praktik seperti ini menyebabkan berjaraknya atau tertinggalnya nilai-nilai universal kemanusiaan yang membentuk konsep HAM dari praktik penegakannya.
Di sisi lain, penegakan HAM di Indonesia sering direcoki oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik jangka pendek. Upaya penegakan HAM melalui pembuatan instrumen-instrumen hukum yang gencar dilakukan selepas rezim Orde Baru dalam implementasinya terombang-ambing oleh kepentingan para aktor politik yang bernaung dalam lembaga-lembaga politik. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, seperti di daerah-daerah konflik, kerusuhan Mei 1998, hingga pembunuhan Munir, merupakan sederet kasus yang tidak terselesaikan karena kentalnya intervensi politik terhadap penegakan HAM.
Berbagai permasalahan tersebut menguak dalam diskusi bertajuk ”HAM dalam Perspektif Hukum dan Politik” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Diskusi yang merupakan hasil kerja sama PSKP dengan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) digelar Senin (31/8) di Ruang Seminar Fisipol UGM. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka Pekan Hak Asasi Manusia 2009.
Dalam acara yang menghadirkan pembicara Drs. Dafri Agus Salim, M.A., staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol UGM, dan Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., staf pengajar Fakultas Hukum UGM, juga dibahas beberapa kasus pelanggaran HAM lain yang menimpa WNI dan terjadi di luar negeri. Berbagai pelanggaran yang terjadi di luar negeri tidak mendapat perhatian yang serius. Kalaupun ada respon yang diberikan oleh aktor-aktor dan lembaga-lembaga politik di Indonesia, itu hanya sekadar komoditas politik untuk kepentingan jangka pendek.
Dari kasus-kasus tersebut, dipaparkan di akhir diskusi, setidaknya ada dua persoalan mendasar yang patut untuk dicari jalan keluarnya. Pertama, lemahnya perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia. Kedua, adanya perbedaan dalam menginterprestasikan penegakan HAM dari perspektif hukum dan politik. (Humas UGM/Ika)
Di sisi lain, penegakan HAM di Indonesia sering direcoki oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik jangka pendek. Upaya penegakan HAM melalui pembuatan instrumen-instrumen hukum yang gencar dilakukan selepas rezim Orde Baru dalam implementasinya terombang-ambing oleh kepentingan para aktor politik yang bernaung dalam lembaga-lembaga politik. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, seperti di daerah-daerah konflik, kerusuhan Mei 1998, hingga pembunuhan Munir, merupakan sederet kasus yang tidak terselesaikan karena kentalnya intervensi politik terhadap penegakan HAM.
Berbagai permasalahan tersebut menguak dalam diskusi bertajuk ”HAM dalam Perspektif Hukum dan Politik” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM. Diskusi yang merupakan hasil kerja sama PSKP dengan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) digelar Senin (31/8) di Ruang Seminar Fisipol UGM. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka Pekan Hak Asasi Manusia 2009.
Dalam acara yang menghadirkan pembicara Drs. Dafri Agus Salim, M.A., staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol UGM, dan Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., staf pengajar Fakultas Hukum UGM, juga dibahas beberapa kasus pelanggaran HAM lain yang menimpa WNI dan terjadi di luar negeri. Berbagai pelanggaran yang terjadi di luar negeri tidak mendapat perhatian yang serius. Kalaupun ada respon yang diberikan oleh aktor-aktor dan lembaga-lembaga politik di Indonesia, itu hanya sekadar komoditas politik untuk kepentingan jangka pendek.
Dari kasus-kasus tersebut, dipaparkan di akhir diskusi, setidaknya ada dua persoalan mendasar yang patut untuk dicari jalan keluarnya. Pertama, lemahnya perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia. Kedua, adanya perbedaan dalam menginterprestasikan penegakan HAM dari perspektif hukum dan politik. (Humas UGM/Ika)
UGM Masuk 30 Besar Mondialogo Engineering Award
Lagi, mahasiswa UGM menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Empat mahasiswa Jurusan Teknik Kimia berhasil masuk sebagai 30 besar finalis Mondialogo Engineering Award 2009. Dengan mengusung karya tulis berjudul “Zero Waste Production System in Small/Medium Industrial Cluster as The Core of Sustainable Innovative Villages”, Annisa Utami (2006), Annisa Sekar Palupi (2006), Benny (2006), dan M. Aqwi Gibran (2007) mampu menyisihkan kurang lebih 932 proposal dari berbagai negara di dunia. Karena prestasi tersebut, mereka berhak atas funding sebesar lima ribu Euro dan maju ke tahapan selanjutnya di Stuttgart, Jerman, 6-9 November mendatang.
Keberhasilan tim UGM masuk sebagai salah satu finalis karena adanya kerja sama insentif dengan tim Chalmers University, Swedia, mulai dari tahap pengumpulan ide sampai dengan penyusunan proposal. Dikatakan oleh Annisa Utami, dipilihnya Swedia sebagai partner karena negara ini dikenal dengan teknologi biogasnya. Melalui kerja sama yang dijalin diharapkan mampu berperan besar dalam pengembangan biogas dalam proyek ini.
Lebih lanjut dituturkan Annisa Utami, proyek yang mereka ajukan merupakan pengembangan chain center dari proyek yang telah dilakukan oleh dosennya tentang pengolahan sampah di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Di Samigaluh, terdapat sekitar 18 industri pengolahan minyak atsiri. Akan tetapi, belum ada satu pun industri yang melakukan pengelolaan terhadap limbahnya.
Disebutkan Annisa bahwa dalam satu hari, suatu industri biasanya melakukan dua kali proses pembuatan minyak atsiri. Untuk satu kali proses, diolah sebanyak 500 kg daun dan batang cengkeh serta nilam. Dari 500 kg bahan tersebut, hanya dihasilkan sekitar 2,5% minyak atsiri, sedangkan sisanya sebanyak 97,5% merupakan limbah yang berwujud daun kering dan air. Jadi, dapat dibayangkan berapa banyak limbah yang dihasilkan di tempat tersebut.
“Sisa pengolahan minyak atsiri itu belum dimanfaatkan oleh masyarakat, baik daun maupun airnya. Padahal limbah yang berupa daun bisa untuk menghidupkan industri tahu dengan dijadikan sebagai bahan bakar. Sementara air sisa produksi sebenarnya masih memiliki kandungan minyak atsiri. Jadi, bisa diproses lagi dengan memisahkannya dari air dengan menggunakan decater. Selama ini air hanya dibuang begitu saja sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan karena belum dimurnikan,” jelas Annisa Utami di Ruang Fortakgama, Jumat (28/9).
Ditambahkan Benny, inti dari proyek yang mereka ajukan adalah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan limbah. Limbah yang semula hanya menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, jika dikelola dengan benar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mengenai proyek ini, dijelaskan Benny, mereka menggabungkan seluruh potensi yang ada di Desa Sidoarjo, Samigaluh, menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. “Industri atsiri, produksi biogas, community organizer, pemerintah, serta universitas akan menjadi pilar penopang sistem ini. Dengan begitu, ke depannya diharapkan adanya keberlanjutan karena ikut melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya,” ujarnya.
Dari 30 peserta yang maju ke Jerman, nantinya hanya akan diambil 10 terbaik yang berhak mendapatkan funding 15 ribu Euro untuk melaksanakan proyeknya. Untuk itu, tim UGM melakukan berbagai persiapan guna menghadapi kompetisi tersebut. Persiapan yang dilakukan, antara lain, berdiskusi secara intens via e-mail dengan mahasiswa Chalmer University, Swedia, dan menyiapkan berbagai foto serta video dokumentasi mengenai proyek yang mereka ajukan.
“Perjuangan kami belum berhenti sampai di sini karena November mendatang kami masih harus bersaing dengan 29 finalis lainnya untuk mempresentasikan proyek yang telah disusun di hadapan juri. Untuk itu, dukungan dari semua pihak agar kami bisa memberikan yang terbaik sangat kami harapkan,” pungkas Benny. (Humas UGM/Ika)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
Keberhasilan tim UGM masuk sebagai salah satu finalis karena adanya kerja sama insentif dengan tim Chalmers University, Swedia, mulai dari tahap pengumpulan ide sampai dengan penyusunan proposal. Dikatakan oleh Annisa Utami, dipilihnya Swedia sebagai partner karena negara ini dikenal dengan teknologi biogasnya. Melalui kerja sama yang dijalin diharapkan mampu berperan besar dalam pengembangan biogas dalam proyek ini.
Lebih lanjut dituturkan Annisa Utami, proyek yang mereka ajukan merupakan pengembangan chain center dari proyek yang telah dilakukan oleh dosennya tentang pengolahan sampah di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Di Samigaluh, terdapat sekitar 18 industri pengolahan minyak atsiri. Akan tetapi, belum ada satu pun industri yang melakukan pengelolaan terhadap limbahnya.
Disebutkan Annisa bahwa dalam satu hari, suatu industri biasanya melakukan dua kali proses pembuatan minyak atsiri. Untuk satu kali proses, diolah sebanyak 500 kg daun dan batang cengkeh serta nilam. Dari 500 kg bahan tersebut, hanya dihasilkan sekitar 2,5% minyak atsiri, sedangkan sisanya sebanyak 97,5% merupakan limbah yang berwujud daun kering dan air. Jadi, dapat dibayangkan berapa banyak limbah yang dihasilkan di tempat tersebut.
“Sisa pengolahan minyak atsiri itu belum dimanfaatkan oleh masyarakat, baik daun maupun airnya. Padahal limbah yang berupa daun bisa untuk menghidupkan industri tahu dengan dijadikan sebagai bahan bakar. Sementara air sisa produksi sebenarnya masih memiliki kandungan minyak atsiri. Jadi, bisa diproses lagi dengan memisahkannya dari air dengan menggunakan decater. Selama ini air hanya dibuang begitu saja sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan karena belum dimurnikan,” jelas Annisa Utami di Ruang Fortakgama, Jumat (28/9).
Ditambahkan Benny, inti dari proyek yang mereka ajukan adalah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan limbah. Limbah yang semula hanya menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, jika dikelola dengan benar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mengenai proyek ini, dijelaskan Benny, mereka menggabungkan seluruh potensi yang ada di Desa Sidoarjo, Samigaluh, menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. “Industri atsiri, produksi biogas, community organizer, pemerintah, serta universitas akan menjadi pilar penopang sistem ini. Dengan begitu, ke depannya diharapkan adanya keberlanjutan karena ikut melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya,” ujarnya.
Dari 30 peserta yang maju ke Jerman, nantinya hanya akan diambil 10 terbaik yang berhak mendapatkan funding 15 ribu Euro untuk melaksanakan proyeknya. Untuk itu, tim UGM melakukan berbagai persiapan guna menghadapi kompetisi tersebut. Persiapan yang dilakukan, antara lain, berdiskusi secara intens via e-mail dengan mahasiswa Chalmer University, Swedia, dan menyiapkan berbagai foto serta video dokumentasi mengenai proyek yang mereka ajukan.
“Perjuangan kami belum berhenti sampai di sini karena November mendatang kami masih harus bersaing dengan 29 finalis lainnya untuk mempresentasikan proyek yang telah disusun di hadapan juri. Untuk itu, dukungan dari semua pihak agar kami bisa memberikan yang terbaik sangat kami harapkan,” pungkas Benny. (Humas UGM/Ika)
http://post-secret-community.blogspot.com/
http://americanidol-2.blogspot.com/
http://rimdrift.blogspot.com/
Subscribe to:
Posts (Atom)